Hakim Federal AS Blokir Perintah Eksekutif Trump, Dana Iklim dan Infrastruktur Kembali Dicairkan


Providence, Rhode Island – Perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang membekukan miliaran dolar dana iklim dan infrastruktur kini resmi diblokir oleh hakim federal. Pada Selasa (15 April), Hakim Mary McElroy memutuskan bahwa pembekuan tersebut melanggar hukum, dan memerintahkan sejumlah lembaga pemerintah untuk segera mencairkan dana yang telah disetujui Kongres selama pemerintahan Biden.
 
Dana yang Dibekukan Bernilai Triliunan Dolar

Dana yang dibekukan tersebut berasal dari dua undang-undang penting era Biden, yaitu:
  • Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Lapangan Kerja 2021 (IIJA) senilai $1,2 triliun
  • Undang-Undang Penurunan Inflasi (IRA) dengan nilai total $430 miliar

Perintah Trump yang ditandatangani di hari pertama masa jabatannya, memerintahkan semua lembaga federal untuk menunda pencairan dana dari kedua undang-undang tersebut sambil menunggu tinjauan kebijakan baru.

Namun, putusan pengadilan menyatakan bahwa EPA (Badan Perlindungan Lingkungan), Departemen Energi, Departemen Perumahan dan Pengembangan Kota, serta Departemen Dalam Negeri telah melanggar hukum dengan membekukan dana tersebut tanpa persetujuan legislatif.
 
Gugatan dari Kelompok Lingkungan Berhasil Menang

Putusan ini merupakan hasil dari gugatan hukum yang diajukan oleh sejumlah kelompok lingkungan hidup pada bulan Maret. Mereka menyebut bahwa pembekuan tersebut menghambat pendanaan untuk proyek:
 
  • Mitigasi perubahan iklim
  • Pengurangan polusi
  • Modernisasi infrastruktur nasional

Meskipun sebelumnya seorang hakim federal lainnya juga sudah menyatakan bahwa pembekuan terhadap $3 triliun dana federal adalah ilegal, beberapa lembaga tetap melanjutkan penundaan, yang kini resmi diperintahkan untuk dihentikan.

Pemerintahan Trump tetap berargumen bahwa mereka berhak melakukan peninjauan ulang atas anggaran yang telah disetujui, demi memastikan kesesuaian dengan visi dan kebijakan baru.
 
Sektor Pendidikan Juga Terkena Dampak Pemotongan Dana

Sementara itu, sektor pendidikan AS terdampak pemangkasan dana federal dan ancaman PHK besar-besaran. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa langkah pemerintah memiliki dukungan hukum yang sah.

Pada 4 April, Mahkamah Agung AS juga memutuskan dengan suara 5-4 untuk menghentikan hibah pelatihan guru yang terkait dengan agenda DEI (diversity, equity, inclusion) yang digagas oleh Departemen Pendidikan, mengakibatkan hilangnya jutaan dolar dana pendidikan.

0 comments