"Anonymous 64" Beraksi Lagi: Bocorkan Lima Pejabat Tiongkok yang Dituduh sebagai Pengkhianat Negara

Ilustrasi - Kelompok peretas terkenal "Anonymous 64"

Baru-baru ini, beberapa situs resmi milik unit militer, universitas, dan platform perdagangan Belt and Road Initiative (BRI) di Tiongkok tiba-tiba menampilkan pesan dari "Kementerian Keamanan Negara" yang menuduh lima pejabat sebagai "pengkhianat bangsa." Tak lama setelah itu, kelompok peretas terkenal "Anonymous 64" mengklaim tanggung jawab atas aksi ini melalui platform media sosial X, menyebutnya sebagai "pencapaian terbaru mereka."

Pada laman utama Pusat Layanan Registrasi Perdagangan Belt and Road, muncul poster bertuliskan: "Kementerian Keamanan Negara secara resmi mengungkap lima pengkhianat yang dipelihara oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT)." Pesan serupa juga ditemukan di situs web Asosiasi R&D Teknologi Militer, Akademi Teknologi Penerbangan Guilin, Kantor Program Ruang Angkasa Berawak Tiongkok, serta platform berita dan perekrutan tenaga kerja internasional di negara itu.

Pada 28 Maret, Anonymous 64 mengumumkan bahwa mereka telah meretas situs-situs tersebut untuk "mengungkap kebenaran tentang kebijakan militer agresif Xi Jinping yang menyebabkan kehancuran ekonomi nasional."

Mengungkap Lima Pejabat yang Diduga Pengkhianat

Dalam aksinya kali ini, Anonymous 64 menargetkan lima pejabat tinggi PKT, yaitu:

• Li Shulei (Menteri Propaganda): Dituduh mengendalikan media dan hanya mengizinkan berita yang memuja pemerintah.
• Wang Xiaohong (Menteri Keamanan Publik): Disebut menjadikan kepolisian sebagai alat kekerasan bagi kaum elit.
• Zheng Shanjie (Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi): Dituduh mendorong kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat, meningkatkan pengangguran pemuda.
• He Lifeng (Wakil Perdana Menteri): Disalahkan atas ketidakstabilan ekonomi, kehancuran pasar saham, anjloknya sektor properti, kaburnya investasi asing, serta kebangkrutan bank dan perusahaan.
• Wang Yi (Menteri Luar Negeri): Dituduh menerapkan "diplomasi serigala perang" yang membuat Tiongkok semakin terisolasi secara global.

Selain mengungkap nama dan jabatan mereka, Anonymous 64 juga membocorkan tanggal lahir dan nomor identitas masing-masing pejabat.

Serangkaian Aksi Peretasan Sejak 2023

Ini bukan kali pertama Anonymous 64 menyerang sistem digital PKT. Sejak 4 Juni 2023 hingga 19 November 2024, kelompok ini telah beberapa kali meretas berbagai situs pemerintah, universitas, bandara, dan layar informasi publik di Tiongkok. Aksi-aksi mereka sebelumnya meliputi:

• Mengungkap kebenaran tentang tragedi Tiananmen 1989.
• Membocorkan kondisi ekonomi Tiongkok yang disembunyikan selama Kongres Rakyat Nasional.
• Menyebarkan informasi tentang penindasan PKT terhadap rakyat Tibet.
• Membeberkan skandal pencucian uang pejabat tinggi PKT melalui anak-anak mereka di luar negeri.
• Membongkar operasi perang siber PKT terhadap dunia luar.

Menurut peneliti di Institut Keamanan Nasional Taiwan, Shen Mingshi, Anonymous 64 tidak hanya berusaha mengungkap skandal pejabat PKT, tetapi juga ingin memperkeruh konflik internal di antara badan-badan keamanan Tiongkok, terutama antara Kementerian Keamanan Negara dan Kementerian Keamanan Publik.

Reaksi dari Pakar dan Aktivis

Mantan pengacara Beijing sekaligus Ketua Aliansi Demokrasi Kanada, Lai Jianping, menyatakan bahwa lima pejabat yang diungkap Anonymous 64 adalah "alat kekuasaan utama Xi Jinping."

"Mereka bukan pemimpin tertinggi, tetapi mereka adalah tangan kanan Xi yang bertanggung jawab di berbagai sektor seperti propaganda, diplomasi, keamanan dalam negeri, dan ekonomi. Mereka aktif menekan kebebasan sipil, merugikan rakyat, dan mempertahankan kediktatoran satu partai. Oleh karena itu, menyebut mereka sebagai 'lima pengkhianat' adalah kesimpulan yang dirasakan oleh masyarakat Tiongkok berdasarkan pengalaman nyata mereka," katanya.

Di negara-negara demokratis, kesalahan kebijakan atau skandal korupsi bisa menyebabkan pejabat kehilangan jabatan atau kalah dalam pemilu berikutnya. Namun, di sistem otoriter seperti Tiongkok, pejabat yang dibenci rakyat justru bisa terus naik jabatan tanpa hambatan.

Lai menambahkan, "Dalam negara demokrasi, setiap empat tahun ada pemilu sehingga pejabat yang buruk bisa digantikan. Tapi dalam sistem diktator, pejabat seperti ini akan semakin berkuasa dan bertindak lebih brutal demi mempertahankan kekuasaan mereka."

Tuduhan PKT: Peretasan Dilakukan oleh Taiwan

Sebagai respons, Kementerian Keamanan Negara PKT mengklaim bahwa Anonymous 64 sebenarnya adalah bagian dari unit perang siber militer Taiwan yang beroperasi di bawah Environmental Analysis Center. Mereka mengaku telah menyelidiki tiga personel aktif yang terlibat dalam kelompok tersebut.

Namun, Kementerian Pertahanan Taiwan dan Perdana Menteri Chuo Jung-tai dengan tegas membantah tuduhan ini, menyebutnya sebagai propaganda palsu dari PKT.

"PKT menggunakan informasi palsu untuk menuduh kami, dan kami harus memberikan tanggapan yang kuat," kata Chuo.

Laporan oleh NTD News
Editor: Shang Yan | Reporter: Chang Chun | Produksi: Tony