Taiwan dan Kontroversi "Penyatuan Paksa": Analisis Kebebasan Berpendapat

Akun media sosial pemengaruh Tiongkok En Qi. (Sumber Gambar: douyin.com)

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa pasangan asal Tiongkok Daratan yang menetap di Taiwan kehilangan izin tinggal mereka setelah kedapatan mengkampanyekan penyatuan Taiwan dengan Tiongkok melalui kekuatan militer. Insiden ini memicu perdebatan sengit di kalangan warganet mengenai batasan kebebasan berpendapat.

Badan Imigrasi Taiwan telah mengonfirmasi bahwa salah satu warga Tiongkok Daratan, "Enqi," akan meninggalkan Taiwan menuju Chengdu, Tiongkok, pada sore hari ini. Sementara itu, "Xiaowei" diperkirakan akan berangkat pada malam hari. Beberapa kelompok diprediksi akan hadir di bandara untuk memberikan dukungan atau melakukan protes, dan pihak kepolisian telah menerjunkan sejumlah besar personel guna menjaga ketertiban.

Baik Enqi maupun Xiaowei diketahui telah lama menyebarkan propaganda dukungan terhadap invasi Taiwan oleh Tiongkok di media sosial. Akibatnya, pemerintah Taiwan membatalkan izin tinggal mereka berdasarkan aturan "residensi keluarga" dan memberi batas waktu bagi mereka untuk meninggalkan Taiwan, atau mereka akan dideportasi secara paksa.

Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam di Taiwan. Pihak yang menentang menilai bahwa pencabutan izin tinggal tersebut merupakan bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat. Mereka bahkan menuduh Presiden Taiwan, Lai Ching-te, menerapkan "McCarthyisme hijau" yang pro-kemerdekaan Taiwan.

Namun, banyak analis di Taiwan berpendapat bahwa menyebarkan propaganda perang bertentangan dengan hukum dan prinsip demokrasi di Taiwan. Kebebasan berpendapat bukanlah tanpa batas.

Sebagai contoh, akademisi Taiwan, Profesor Huang Wuxiong, menjelaskan dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa, "Berteriak 'kebakaran' di dalam bioskop yang gelap bukanlah bagian dari kebebasan berbicara, karena bisa memicu kepanikan massal dan menyebabkan banyak korban."

Ekonom Taiwan, Wu Jialong, juga menegaskan bahwa, "Di negara demokrasi yang menjunjung supremasi hukum, kebebasan berbicara dilindungi oleh hukum, tetapi memiliki batasan. Anda tidak bisa menggunakan kebebasan berbicara untuk melawan sistem negara atau mengancam keamanan nasional."

Sementara itu, Profesor Li Youtan dari Institut Pengembangan Nasional Universitas Chengchi Taiwan, menyoroti bahwa banyak influencer asal Tiongkok yang menyuarakan dukungan terhadap invasi Taiwan berpotensi menjadi bagian dari strategi "perang tanpa batas" yang dijalankan oleh Partai Komunis Tiongkok. Menurutnya, Tiongkok menggunakan strategi perang opini, perang psikologis, dan perang hukum secara bersamaan untuk memengaruhi Taiwan.

BBC mengutip pernyataan seorang warga Tiongkok yang menetap di Taiwan, yang menegaskan bahwa kebebasan berbicara, baik di Taiwan maupun dalam standar internasional, memiliki batasan yang jelas. Ia berpendapat bahwa siapa pun yang menghasut perang atau melanggar konsensus internasional harus bertanggung jawab atas ucapannya.

Banyak pihak menilai bahwa kebijakan Presiden Lai dalam mencabut izin tinggal para pendukung penyatuan paksa ini merupakan langkah strategis untuk menanggapi ancaman jangka panjang dari Tiongkok, yang terus melakukan tekanan psikologis dan propaganda terhadap Taiwan.

Laporan oleh Chen Yue, New Tang Dynasty Television.