Laporan: Tiongkok Perluas Sensor Internet, Tambah 1,73 Juta Penyensor dalam 7 Tahun

(Ilustrasi) Cengkraman Digital China: Jutaan Pengawas Baru Dikerahkan

Open Technology Fund (OTF) Amerika Serikat baru-baru ini merilis sebuah laporan yang mengungkapkan bahwa skala sensor internet oleh rezim Tiongkok sangat besar. Dalam tujuh tahun terakhir, jumlah penyensor yang ditambahkan melebihi 1,73 juta orang, bahkan perusahaan swasta pun diwajibkan untuk melakukan kontrol informasi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Berikut laporannya.

Dalam laporannya, OTF menyatakan bahwa sejak didirikannya Kantor Informasi Internet Pusat Tiongkok pada tahun 2014, pengawasan internet oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) menjadi semakin ketat. PKT menuntut perusahaan-perusahaan di daratan Tiongkok bertanggung jawab atas konten di platform mereka.

Tekanan ini memaksa perusahaan-perusahaan meningkatkan investasi dalam pengendalian informasi, baik melalui teknologi otomatis canggih maupun dengan mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain perusahaan media tradisional, perusahaan outsourcing besar dan lembaga media milik negara juga terlibat. Di antaranya, Tencent, ByteDance, Bilibili, dan Xiaohongshu menjadi perekrut utama.

Pengamat politik, Lan Shu mengatakan:
"PKT semakin memperketat kontrol terhadap internet dan kebebasan berpendapat. Akibatnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap pengawasan ini juga meningkat. PKT harus terus menggelontorkan lebih banyak sumber daya manusia dan materi untuk memperketat kontrol tersebut."

Seiring meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja penyensoran outsourcing, wilayah pelaksanaan sensor pun meluas dari daerah pesisir yang lebih maju ke wilayah pedalaman yang sedang berkembang. Pekerjaan penyensoran yang awalnya hanya bersifat paruh waktu, kini beralih menjadi pekerjaan penuh waktu.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2022, perusahaan-perusahaan di berbagai sektor di Tiongkok telah menerbitkan lebih dari 1,73 juta iklan lowongan kerja terkait penyensoran. Namun, kesalahan dalam proses penyensoran juga menyebabkan beberapa perusahaan menghadapi krisis.

Contohnya, pada tahun 2016, media baru resmi Xinjiang "Wujie News" menerbitkan artikel yang menyerukan agar Xi Jinping mengundurkan diri, yang menyebabkan lebih dari 10 stafnya ditangkap dan perusahaan dipaksa tutup.

Pada 4 Juni 2017, perusahaan sepeda berbagi asal Beijing "Bluegogo" meluncurkan kampanye "Sepeda lebih cocok dipadukan dengan tank", yang memicu sensitivitas terkait insiden Tiananmen "6.4". Perusahaan kemudian diselidiki secara internal oleh pihak berwenang, yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan pendanaan bagi perusahaan tersebut.

Lan Shu menambahkan:
"Semakin banyak garis merah yang dibuat, semakin besar kemungkinan garis itu dilanggar. Di sisi lain, ketidakpuasan dan perlawanan sosial juga meningkat seiring dengan ketatnya pengawasan PKT. Makin ketat kontrol yang dilakukan, makin besar pula potensi munculnya kekuatan oposisi."

Laporan terbaru dari Chinese Human Rights Defenders (CHRD) dalam "Laporan Tahunan Pembela Hak Asasi Manusia 2024" menyatakan bahwa antara tahun 2019 hingga 2024, PKT telah secara sewenang-wenang menahan ribuan orang, termasuk 1.545 tahanan hati nurani yang dipenjara karena secara damai memperjuangkan hak asasi manusia.

CHRD memperingatkan bahwa pola penahanan luas dan sistematis ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketua Partai Demokrat Sosial Tiongkok, Liu Yinquan, mengatakan:
"PKT memperketat kontrol internet untuk memata-matai seluruh rakyat Tiongkok. Setiap ucapan yang merugikan partai akan segera diketahui, dan orang-orang tersebut dapat langsung ditangkap. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pembangkang, penganut agama, dan tahanan hati nurani. PKT harus dikecam atas tindakan ini."

Laporan oleh Tang Rui, reporter NTDTV.

0 comments