Seorang Wanita yang Menuntut Rumah Sakit Jiwa di Tiongkok atas Penganiayaan dan Penahanan Ilegal Dilaporkan Hilang

Seorang pasien jiwa terbaring di tempat tidur dengan tangan dan kaki terikat di Rumah Sakit Jiwa Anxian, di Provinsi Sichuan, Tiongkok, pada 24 Agustus 2008. Rezim Tiongkok juga menggunakan rumah sakit jiwa untuk menahan dan menghukum para pembangkang. (China Photos/Getty Images)

ALEX WU

Seorang wanita muda dilaporkan hilang di provinsi Jiangxi, Tiongkok, di tengah tindakan hukum yang sedang dia tempuh terhadap sebuah rumah sakit jiwa yang menahan dan menyiksa orang-orang sehat secara mental.

Wanita yang hilang bernama Li Yixue, juga menyatakan bahwa rumah sakit jiwa tersebut melakukan penyalahgunaan hak asasi manusia berkolusi dengan kepolisian.

Li mendapat perhatian publik melalui video live streamingnya di media sosial yang mengungkapkan penyalahgunaan hak asasi manusia terhadap orang-orang yang tidak menderita gangguan mental yang ditahan di Rumah Sakit Jiwa Jiangxi.

Melalui tindakan hukumnya, Li berjanji untuk menantang sistem yudisial dan medis Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa. Dia mendapat dukungan luas dari masyarakat Tiongkok.

Upaya tersebut dilakukan setelah pengalaman pribadinya dengan polisi dan Rumah Sakit Jiwa Jiangxi.

Pada Maret 2022, Li pergi ke Kantor Polisi Jalan Dinggong di kota Nanchang, Provinsi Jiangxi, untuk melaporkan sengketa perdata, namun kantor polisi menolak membuat laporan kasus. Seorang polisi bantu bernama Lai di kantor tersebut meminta Nyonya Li untuk bertemu dengannya di sebuah hotel untuk membahas pelaporan kasus tersebut. Setelah pertemuan itu, Li pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa Lai melakukan pelecehan seksual terhadapnya di hotel, menurut laporan media Tiongkok.

Pada bulan yang sama, polisi di Kantor Polisi Jalan Dinggong secara paksa mengirim Li ke Rumah Sakit Jiwa Jiangxi dan mengurungnya di sana selama 56 hari.

Setelah keluar dari rumah sakit, Li menggugat rumah sakit tersebut atas malpraktik medis, dengan menyatakan bahwa hospitalisasi secara paksa terhadapnya adalah ilegal.

Pada 6 Desember 2022, sidang pertama dari kasusnya diadakan, namun pengadilan tidak membuat keputusan atas kasus tersebut.

Setelah tidak ada keputusan, Li terus bersuara di platform video-sharing pendek Tiongkok Kuaishou, yang setara dengan TikTok, di mana dia mengungkapkan sejumlah kejahatan di dalam rumah sakit jiwa yang dia alami dan saksikan sambil menuduh polisi dan rumah sakit berkolusi dengan mempersekusi warga Tiongkok.

Sebelum sidang kedua pada 23 Mei, sejumlah besar warganet Tiongkok memposting dukungan mereka di akun Kuaishou Li. Beberapa warganet pergi ke pengadilan pada hari persidangan namun dicegah oleh otoritas untuk menghadiri persidangan.

Setelah persidangan sehari, Nyonya Li menghilang dan tidak pernah terdengar kabarnya sejak itu.

Dia mengatakan bahwa beberapa orang dikirim ke rumah sakit jiwa karena berselisih dengan staf kantor komunitas PKT ketika mengajukan izin akses; beberapa dikirim oleh polisi karena membuat pengaduan, dan beberapa dikirim karena berselisih dengan polisi.

Dia menyebutkan rumah sakit jiwa tersebut sebagai “penjara pribadi” PKT dalam salah satu videonya.

Li juga mengungkapkan bahwa dia telah diancam oleh polisi berkali-kali karena menggugat petugas kepolisian.

Direktur Kantor Polisi Jalan Dinggong di Distrik Xihu, Kota Nanchang, Provinsi Jiangxi, bahkan mengancam orangtuanya, dengan mengatakan, “Jika putri Anda berani menggugat lagi setelah keluar dari rumah sakit jiwa, kali ini saya akan mengirimnya ke rumah sakit gila daripada Rumah Sakit Jiwa Jiangxi untuk mengurungnya sampai dia mati.”

Menghadapi berbagai bentuk pengawasan, intimidasi, dan ancaman dari polisi, Nyonya Li terus mengungkapkan metode brutal pihak berwenang dalam menggunakan rumah sakit jiwa untuk mempersekusi warga Tiongkok yang sehat.

Nyonya Li mengatakan dalam satu video siaran langsung bahwa alasan mengapa semua orang menantikan hasil dari kasusnya adalah karena masalah ini menyangkut kebebasan pribadi setiap orang Tiongkok.

”Mereka bisa mengirim saya ke rumah sakit jiwa hari ini, dan mereka bisa mengirim Anda besok. Polisi dan rumah sakit jiwa berkolusi,” ujarnya.

Penahanan Ilegal di Rumah Sakit Jiwa Digunakan untuk Penindasan

Beberapa tahun terakhir, banyak kasus terungkap bahwa PKT telah menahan warga biasa di rumah sakit jiwa untuk penindasan.

Lin Shengliang, seorang pembela hak asasi manusia Tiongkok yang diasingkan di Eropa, mengungkapkan bahwa penulis independen Wang Yuping baru-baru ini dibebaskan dari rumah sakit jiwa di Tiongkok tempat dia ditahan dan dipaksa minum obat-obatan yang tidak diketahui. Mr. Wang telah menerbitkan beberapa artikel online, mengadvokasi berbagai cara untuk mengakhiri kediktatoran satu partai PKT.

Pada 2022, penduduk Chengdu, Zhu Shuang memposting di media sosial mengeluh tentang lockdown COVID-19 yang keras oleh PKT. Dia diculik dari rumahnya dan dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa oleh polisi dan ditahan selama lebih dari 40 hari.

Mr. Zhu mengatakan kepada The Epoch Times bahwa dia telanjang, diikat, disetrum, disuntik racun, dan diberi obat-obatan yang tidak diketahui di rumah sakit. Ia saat ini diasingkan di Kanada dan telah melakukan protes di depan konsulat Tiongkok melawan penindasan rezim melalui rumah sakit jiwa. Pada 25 Mei, Mr. Zhu memanggil semua orang di X untuk pergi ke konsulat Tiongkok untuk menunjukkan dukungan bagi Ms Li.

Lai Jianping, seorang mantan pengacara Beijing dan ketua Aliansi untuk Demokrasi dan Keadilan Tiongkok di Kanada, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa pasti ada kekuatan di balik hilangnya nyonya Li terkait dengan kasus hukumnya. Mereka kembali menahannya secara ilegal.

Mr. Lai mengatakan dia melihat banyak kasus serupa ketika dia menjadi pengacara di Beijing.

“Ini adalah penindasan brutal yang tipikal terhadap warga Tiongkok biasa oleh pejabat PKT yang kejam. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dasar warga Tiongkok yang jelas dan serius,” katanya.

“Mereka mengadopsi metode yang disebut mengirim pasien ke rumah sakit jiwa, yang pasti sudah berkolusi dengan administrasi rumah sakit. Bahkan, ini adalah penahanan ilegal, dan lebih serius lagi, itu adalah penculikan,” kata Mr. Lai.

Pada 14 Maret, sebuah situs web hak asasi manusia Tiongkok independen, Civil Rights and Livelihood Watch, merilis “Laporan Akhir Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa dan Hak Asasi Manusia di Tiongkok”, yang mengatakan bahwa menyebut seseorang menderita gangguan mental dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa masih merupakan cara penting bagi otoritas PKT untuk menjaga stabilitas politik dan mempersekusi pembangkang dan aktivis hak asasi manusia.

Menurut organisasi hak asasi manusia internasional, jumlah yang tidak diketahui dari praktisi Falun Gong Tiongkok, pengikut praktik tradisional yang mengikuti prinsip Sejati-Baik-Sabar, juga telah dipaksa masuk dan dipersekusi di rumah sakit jiwa di seluruh Tiongkok oleh otoritas komunis. Mereka telah disiksa dan dipaksa disuntik dengan obat-obatan yang tidak diketahui di rumah sakit yang telah menyebabkan kerusakan permanen secara serius pada kesehatan mereka. (ET/vv/sun)

Li Rui turut berkontribusi dalam laporan ini.