Indeks Kebebasan Pers Dunia 2024: Tiongkok Tetap Menjadi Penjara Terbesar di Dunia bagi Jurnalis

Seorang polisi menutupi kamera untuk mencegah jurnalis merekam rekaman di luar Pengadilan Rakyat Distrik Baru Pudong Shanghai, tempat jurnalis warga negara Tiongkok, Zhang Zhan, akan diadili di Shanghai pada 28 Desember 2020. (Leo Ramirez / AFP via Getty Images)

Kebebasan pers di Tiongkok terus memburuk di bawah kekuasaan PKT. Situasi jurnalis warga Tiongkok semakin mengerikan.

ALEX WU

Pada 3 Mei yang merupakan Hari Kebebasan Pers Sedunia, Reporters Without Borders (RSF) merilis Indeks Kebebasan Pers Sedunia 2024.

Tiongkok berada di peringkat paling bawah – peringkat ke-172 di antara 180 negara dan wilayah – sambil mempertahankan gelarnya dari tahun sebelumnya sebagai negara yang paling banyak memenjarakan jurnalis di dunia.

RSF, organisasi non-pemerintah internasional yang berbasis di Paris yang didedikasikan untuk menjaga kebebasan informasi, mengatakan dalam laporannya bahwa “selain menahan lebih banyak jurnalis daripada negara lain di dunia,” rezim komunis Tiongkok “terus melakukan kontrol ketat terhadap saluran informasi, menerapkan kebijakan penyensoran dan pengawasan untuk mengatur konten daring dan membatasi penyebaran informasi yang dianggap sensitif atau bertentangan dengan garis partai.”

RSF juga menunjukkan dalam laporan tersebut bahwa ” Tiongkok adalah negara yang paling banyak memenjarakan jurnalis di dunia, dengan lebih dari 100 jurnalis yang saat ini ditahan.”

Dibandingkan dengan peringkat tahun lalu yang berada di posisi 179-peringkat terakhir-peringkat Tiongkok tahun ini meningkat. Namun, laporan tersebut mengindikasikan bahwa satu-satunya alasan untuk sedikit kenaikan peringkat ini adalah memburuknya situasi di negara dan wilayah lain, seperti di Afghanistan yang dikuasai Taliban, bukan karena adanya perbaikan di Tiongkok.

Peringkat kebebasan pers di Hong Kong-yang dikendalikan oleh rezim Tiongkok-tahun ini juga mengalami sedikit peningkatan, ke peringkat 135, lebih tinggi dari peringkat 140 pada tahun 2023. Namun, skor kebebasannya turun 1,8 poin dari tahun lalu yang mencapai 44,86 “karena peningkatan penganiayaan terhadap jurnalis di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing pada tahun 2020,” kata laporan itu. RSF menjelaskan, “Kenaikan beberapa negara dalam Indeks ini menyesatkan karena skor mereka turun dan kenaikan Indeks merupakan hasil dari penurunan negara-negara yang sebelumnya berada di atas mereka.”

Lebih dari 100 Penulis Tiongkok Dipenjara

Sementara itu, PEN America di New York merilis Indeks Kebebasan Menulis 2023.

Laporan yang dirilis pada 1 Mei ini menunjukkan bahwa Tiongkok masih menjadi negara yang paling banyak memenjarakan penulis dan intelektual publik di dunia. “Pada tahun 2023, Tiongkok melonjak di atas 100 kasus, memenjarakan 6 penulis sepanjang tahun dengan total 107 penulis. Dari total jumlah penulis, 9 di antaranya adalah perempuan.”

Di antara 107 penulis yang dipenjara, 50 di antaranya adalah komentator online yang memposting pendapat mereka tentang berbagai topik sosial, politik, dan ekonomi di platform media sosial. Laporan tersebut mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa menggunakan tuduhan yang tidak jelas yaitu “memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah” untuk menangkap dan memenjarakan mereka.

Jurnalis dan penulis yang berbasis di Kanada, Sheng Xue, mengatakan kepada The Epoch Times pada 4 Mei bahwa angka-angka yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi internasional ini hanyalah beberapa yang bocor ke dunia luar di bawah kontrol ketat PKT terhadap informasi.

“Tidak ada yang mengetahui berapa banyak jurnalis di Tiongkok yang telah dianiaya hingga tewas, berapa banyak yang telah ditangkap secara diam-diam, dijatuhi hukuman, dianiaya, dan disiksa,” kata Sheng.

“Seluruh sistem PKT adalah rezim teroris negara, yang berarti tidak hanya komite pusat PKT yang merupakan sistem otokratis dan otoriter, [tetapi] semua tingkat kekuasaannya beroperasi sama seperti rezim diktator dan tirani. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi dunia luar untuk mengetahui banyak insiden. Sulit untuk mengumpulkan statistik. Sejujurnya, bahkan [pemimpin PKT] Xi Jinping pun tidak tahu.”

“Saya percaya bahwa Tiongkok merupakan negara yang paling parah dalam hal kebebasan pers dan berbicara di dunia. Sistem politiknya memungkinkan untuk mencapai tingkat seperti itu.”

Lai Jianping, seorang pengacara hak asasi manusia Tiongkok yang saat ini tinggal di Amerika Serikat, mengatakan kepada The Epoch Times pada 4 Mei bahwa kebebasan pers dan kebebasan berbicara di Tiongkok, termasuk Hong Kong, sebenarnya menurun dan memburuk.

“Alasan mengapa PKT terus memperketat kontrolnya terhadap kebebasan berbicara adalah karena PKT menghadapi krisis politik, sosial, dan ekonomi yang semakin mendalam dan belum pernah terjadi sebelumnya. Status kekuasaannya terancam, dan PKT ingin mempertahankan kediktatoran satu partai dan kediktatoran satu orang. Oleh karena itu, ia terus memperkuat kontrolnya atas semua aspek kehidupan sosial. Jadi, [penindasan] kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah prioritas utama bagi PKT dan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan sosial yang harus dikontrol.”

Jurnalis Warga Negara Tiongkok

Jurnalis warga Tiongkok juga telah menjadi target penindasan dan penganiayaan rezim Tiongkok.

Jurnalis warga Tiongkok, Zhang Zhan, dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena melaporkan kebenaran tentang wabah COVID-19 di Wuhan pada 2020. Hukumannya akan selesai pada 13 Mei mendatang. RSF mendesak komunitas internasional untuk memperhatikan dan menekan Beijing agar dia dapat sepenuhnya mendapatkan kembali kebebasannya dalam siaran pers bulan lalu. Zhang adalah pemenang Hadiah Keberanian RSF 2021

Jurnalis warga Wuhan, Fang Bin, telah dibebaskan dari penjara selama setahun, tetapi terus menghadapi pelecehan oleh otoritas PKT. Saat ini, ia menghadapi penggusuran sementara listrik dan air di kediamannya telah diputus, karena polisi Wuhan menekan pemiliknya. Dia mungkin akan segera dipaksa untuk tinggal di jalanan.

Selama wabah COVID-19 di Wuhan pada Februari 2020, Fang mengunggah laporan videonya di media sosial yang mengungkapkan jumlah kematian yang sangat besar pada saat itu, yang menarik perhatian dunia internasional. Kemudian, dia ditangkap oleh polisi setempat dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena “memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah.”

Lai mengatakan, “Jurnalis warga adalah penghubung dasar dalam seluruh [ekosistem] kebebasan pers. Tidak hanya media resmi [Tiongkok] dan kebebasan berbicara dan kebebasan pers jurnalis resmi yang ditekan, tetapi jurnalis warga juga ditekan, dan bahkan lebih serius lagi.”

Dia menambahkan, “Semakin sedikit area di mana mereka dapat melaporkan dan melakukan intervensi, dan hampir tidak ada ruang bagi mereka. Karena PKT ingin memonopoli seluruh sistem wacana dan hak untuk berwacana, pada dasarnya tidak ada ruang bagi jurnalis warga untuk bertahan hidup.”

Sheng mengatakan bahwa pada saat ini, “tidak ada lagi jurnalis warga di Tiongkok. Ketika kita berbicara tentang kebebasan pers, kebebasan berbicara, kebebasan media, dan lain-lain di Tiongkok, Partai Komunis telah memberikan jawaban terbaik – mereka telah menyatakan bahwa media adalah corong PKT.”

Luo Ya dan Fang Xiao berkontribusi dalam laporan ini.