Kepala HAM PBB ‘Di Bawah Tekanan Luar Biasa’ Atas Laporan tentang Uighur

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menghadiri konferensi pers terakhirnya sebelum akhir mandatnya di PBB di Jenewa pada 25 Agustus 2022. (Pierre Albouy/Reuters)

Reuters

Kepala hak asasi manusia PBB mengatakan dirinya masih bermaksud merilis laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang perlakuan rezim Tiongkok terhadap minoritas Uighur di Xinjiang pada akhir empat tahunnya jabatannya, di tengah “tekanan luar biasa” dari semua pihak.

Namun demikian, kurangnya komitmen secara tegas dari mantan Presiden Chili, Michelle Bachelet dalam konferensi pers terakhirnya pada 25 Agustus, memicu kritik lebih lanjut dari kelompok masyarakat sipil yang menuduhnya terlalu lunak terhadap Tiongkok sejak kunjungan pada Mei lalu.

Laporan tersebut telah dikerjakan selama tiga tahun dan dijanjikan selama berbulan-bulan tetapi belum dipublikasikan karena alasan yang tidak jelas.

“Kami berusaha sangat keras untuk melakukan apa yang saya janjikan,” kata Bachelet, mengacu pada janji untuk merilis laporan sebelum akhir masa jabatannya pada 31 Agustus.

Diminta untuk menjelaskan mengapa belum dirilis, Bachelet mengatakan dia membutuhkan waktu untuk mengintegrasikan informasi baru dari kunjungannya dan meninjau masukan tentang isi laporan dari Tiongkok.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan Partai Komunis Tiongkok (PKT) bertindak brutal terhadap etnis Uighur, minoritas etnis mayoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta di wilayah barat Xinjiang, termasuk penggunaan kerja paksa di kamp-kamp interniran. Amerika Serikat menuduh PKT melakukan genosida.

Sophie Richardson, Direktur “Human Rights Watch” China, mengatakan respon Bachelet “sangat tidak memadai” mengingat skala pelanggaran. Michele Taylor, duta besar AS untuk hak asasi manusia di Jenewa, menyerukan laporan tersebut dirilis, dengan mengatakan “dunia layak mendapatkan laporan yang independen dan jujur” tentang situasi tersebut.

‘Di Bawah Tekanan Luar Biasa’

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa PKT telah meminta Bachelet untuk mengubur laporan tersebut, menurut sebuah surat Tiongkok yang dikonfirmasi oleh para diplomat.

Bachelet mengonfirmasi pada 25 Agustus bahwa dia menerima surat itu, yang katanya ditandatangani oleh sekitar 40 negara lainnya, menambahkan bahwa kantornya tidak akan menanggapi tekanan seperti itu.

“Saya berada di bawah tekanan luar biasa untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan tetapi saya tidak akan menerbitkan atau menahan publikasi karena tekanan seperti itu,” katanya.

Meskipun merupakan praktik normal bagi kantor Bachelet untuk membagikan laporan yang tidak dipublikasikan dengan negara yang bersangkutan, kelompok hak asasi khawatir hal ini memberi PKT ruang lingkup untuk membentuk isinya.

“Kekhawatiran kami adalah bahwa semakin lama laporan itu tidak dirilis, semakin besar kemungkinannya untuk dikaburkan,” kata Renee Xia, direktur Jaringan Pembela Hak Asasi Manusia Tiongkok.

Dalam pidato penutupnya, Bachelet juga meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan serangan terhadap Ukraina.

Bachelet, 70, berencana kembali ke Chili untuk pensiun. Banyak kandidat telah melamar pekerjaan itu, tetapi belum ada pengganti yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal António Guterres yang pilihannya kemudian harus disetujui oleh Majelis Umum di New York. (ET/asr/sun)