Para PNS Tiongkok di Banyak Daerah Pesisir Dilaporkan Sedang Dilanda Gelombang Pemotongan Gaji

Para PNS Tiongkok di banyak provinsi sedang dilanda gelombang pemotongan gaji. Gambar para warga yang berada dalam gerbong kereta bawah tanah di Shanghai. (Hector Retamal/AFP/Getty Images)

NTD

Sebagai akibat penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, beredar cukup santer isu pemotongan gaji bagi PNS Tiongkok di berbagai provinsi yang terletak di pesisir pantai. Caixin.com pada 29 Juni melaporkan hal ini, tetapi beritanya langsung diblokir oleh pihak berwenang Tiongkok

Menurut laporan Caixin.com, bahwa pegawai negeri sipil Tiongkok di provinsi pesisir timur Tiongkok sedang dilanda gelombang pemotongan gaji yang berkisar antara 20 hingga 30% dari gaji pokok. Bahkan berbagai bonus, insentif yang ditetapkan sebelumnya oleh masing-masing instansi juga dihilangkan.

Menurut laporan itu, PNS di Provinsi Guangdong, Zhejiang, Jiangsu dan lainnya merasa paling terpukul karena penyesuaian gaji ini. Seorang kader tingkat seksi di Distrik Longhua, Shenzhen memperkirakan bahwa pendapatannya akan berkurang lebih dari 20%. Dulu, dengan berbagai subsidi bonus, gaji tahunannya bisa mencapai sekitar RMB. 370.000,- (setara 840 juta Rupiah).

Pengurangan gaji kader tingkat bagian wakil di daerah Jiangsu selatan kira-kira 25%, sehingga gaji yang dibawa pulang (take home pay) berkurang sekitar RMB. 100.000,-. Seorang anggota staf akar rumput di sebuah kotapraja di Ningbo mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan langsung memotong bonus yang menyumbang 40% dari pendapatannya. Meskipun gaji pokok bulanan telah dinaikkan sebesar RMB. 2.000,-, tetapi pendapatan total tahunan masih anjlok sekitar sepertiga pendapatan yang lalu.

Seorang kader tingkat departemen di Zhejiang mengatakan kepada Caixin.com: “Daerah dengan semakin maju ekonominya, semakin banyak prosentase pemotongannya”. Kecuali daerah pedalaman yang agak kurang pengaruhnya.

Beberapa analis mengungkapkan bahwa, gelombang pemotongan gaji pegawai negeri sipil di banyak tempat terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan fiskal daerah baru-baru ini. Sejak merebaknya epidemi, tingkat pertumbuhan pendapatan fiskal daerah di banyak tempat telah melambat. Mengambil Zhejiang sebagai contoh, sebelum epidemi merebak, pendapatan anggaran masyarakat umum Provinsi Zhejiang bertahan selama 3 tahun berturut-turut pada tingkat pertumbuhan sekitar 10%. Tetapi, tahun 2020 tingkat pertumbuhannya anjlok menjadi 2,83%.

Selain penurunan pendapatan anggaran masyarakat akibat dampak epidemi, penurunan biaya pengalihan hak tanah dan kebijakan peningkatan potongan kredit dan pajak juga menambah tekanan terhadap fiskal daerah. Di bawah pengaruh kebijakan pengembalian PPN, menyebabkan pendapatan fiskal bulan April tahun ini di banyak kota yang berada di sepanjang pantai timur mengalami penurunan yang signifikan.

Menurut “Laporan Kebijakan Fiskal Tiongkok (2021)” yang dirilis oleh Akademi Ilmu Fiskal Tiongkok, bahwa kesenjangan pendapatan dan pengeluaran fiskal Tiongkok diperkirakan akan mencapai sekitar RMB. 10,7 triliun pada tahun 2025. Bisa ditebak, keuangan pemerintah akan semakin ketat di masa mendatang.

Selain itu, menurut data publik di Internet, biaya pengalihan hak tanah nasional pada kuartal pertama tahun 2022 adalah RMB. 562,9 miliar, mengalami penurunan sebesar 57% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Di antara 31 provinsi, kotamadya, dan daerah otonom di daratan Tiongkok, hanya Beijing yang memiliki tingkat pertumbuhan tahunan yang positif (81,09%) yang diperoleh dari biaya pengalihan hak tanah, sedangkan biaya pengalihan hak tanah di 30 kota lainnya semuanya negatif.

Namun, beberapa pengguna Weibo mengatakan bahwa meskipun jika pegawai negeri sipil mengalami pemotongan gaji mereka dan menerima bonus yang mengecil, hidup mereka akan jauh dan jauh lebih baik daripada para warga sipil kelas bawah. “Berapa banyak usaha kecil dan mikro swasta yang telah dihancurkan oleh langkah-langkah pencegahan epidemi ekstrem kiri ? Berapa banyak industri rumah tangga dan komersial individu yang terbunuh olehnya? Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena hengkangnya perusahaan yang didanai asing? ….

Beberapa hari yang lalu, media pribadi di caixin melaporkan bahwa pegawai negeri sipil di banyak provinsi di daratan Tiongkok seperti Jiangsu, Zhejiang dan Shanghai yang mengalami pemotongan gaji bahkan mendirikan “kantor pengurangan gaji”.

Menurut beritanya, gaji tahunan PNS tingkat departemen di Shanghai yang RMB. 350.000,- dikenakan pemotongan RMB. RMB. 150.000,- sehingga THP menjadi RMB. 200.000,-. Gaji tahunan PNS tingkat direktur dari RMB. 240.000,- dipotong RMB. telah dikurangi menjadi tinggal RMB. 150.000,-. Penurunannya sekitar 4%. Berbagai subsidi di Jiangsu selatan telah ditangguhkan pembayarannya, bonus akhir tahun telah dikurangi 30% hingga 40%, penurunan gaji berkisar RMB. 30.000,- hingga RMB. 60.000,-. Sedangkan PNS di Suzhou umumnya diturunkan sebesar RMB. 70.000,-. Zhejiang juga menghentikan pemberian insentif, menunda atau berhenti mengeluarkan beberapa bonus kinerja. Bahkan ada beberapa departemen yang menuntut PNS nya untuk mengembalikan bonus-bonus kuartal pertama yang telah diterima.

Selain itu, beberapa pegawai negeri sipil di Zhejiang, Jiangsu, Fujian dan daerah lain telah menerima pemberitahuan pengurangan gaji yang berkisar dari 15% hingga 20%. Misalnya, PNS di Zhuhai gajinya akan dipotong sekitar RMB. 60.000,- hingga RMB. 80.000,- dan pemotongan gaji di Shenzhen berkisar antara RMB. 50.000,- hingga RMB. 100.000,-

Menyusul pemotongan gaji PNS, para guru di banyak tempat di Tiongkok juga akan mengalami nasib yang sama. Di antara mereka, Zona Pengembangan Shenzhen dan Shandong Yantai telah memberlakukan pemotongan gaji mereka sebesar 30%. Guru-guru di Zona Pengembangan Yantai sampai melakukan pemogokan dan protes, tetapi mereka ditindas dengan kejam oleh polisi Tiongkok. (ET/sin/sun)