Majelis Umum PBB Loloskan Resolusi Mengutuk Agresi Rusia, Pasukannya Harus Ditarik Tanpa Syarat

Pada 2 Maret, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut agar Moskow menarik pasukannya tanpa syarat. (Spencer Platt/Getty Images)

LUO TINGTING

Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina dan mendesak Moskow untuk menarik pasukannya tanpa syarat, pada 2 Maret 2022. Tiongkok kembali abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Sidang gabungan selama tiga hari tersebut adalah “sesi khusus darurat” pertama yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam lebih dari 40 tahun. Sebanyak 193 negara anggota memberikan suara pada situasi di Ukraina dan akhirnya mengeluarkan resolusi dengan 141 suara mendukung, 5 suara menentang, dan 35 abstain.

Resolusi tersebut mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina dalam istilah yang paling keras. Bahkan, mendesak Rusia untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan dan “penarikan segera, lengkap dan tanpa syarat semua pasukan Rusia dari perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional.”

Resolusi itu juga meminta Rusia untuk membatalkan keputusannya untuk mengakui dua wilayah separatis di Ukraina timur sebagai “wilayah merdeka”.

Di antara mereka, lima negara, Rusia, Belarusia, Korea Utara, Eritrea, dan Suriah, memberikan suara menentangnya, dan 35 negara, termasuk Tiongkok, India, dan Iran, memilih untuk abstain. Sebanyak 141 negara lainnya memberikan suara mendukung. Saat hasil pemungutan suara diumumkan, para delegasi berdiri dan bertepuk tangan.

Meskipun resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum, namun berpengaruh dalam mencerminkan opini internasional, mewakili kemenangan simbolis bagi Ukraina dan memperburuk isolasi internasional Moskow. Bahkan Serbia, sekutu tradisional Rusia, memberikan suara mendukung resolusi tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memuji pesan resolusi Majelis Umum PBB: “Segera hentikan pertempuran di Ukraina, bungkam senjata, dan buka pintu untuk dialog dan diplomasi. Integritas dan kedaulatan wilayah Ukraina harus dihormati sesuai dengan Piagam PBB.”

Linda Thomas-Greenfield, duta besar AS untuk PBB, mendesak anggota PBB lainnya untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas agresinya terhadap Ukraina.

Dia mengatakan gambar-gambar itu menunjukkan pasukan Rusia mengirimkan senjata berat ke Ukraina, termasuk amunisi tandan dan bom vakum, senjata mematikan yang dilarang oleh hukum internasional dan tidak boleh berada di medan perang.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, membantah bahwa pasukan Rusia telah menyerang warga sipil Ukraina.

Pada 1 Maret, kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, dibombardir oleh tentara Rusia. Sebuah gedung perkantoran diserang dan terbakar, dan sebuah universitas dan kantor polisi juga diserang. Pejabat setempat mengatakan pada 2 Maret bahwa dalam 24 jam terakhir, setidaknya 21 orang tewas dan 112 terluka dalam pemboman itu.

Layanan Darurat Nasional di bawah Kementerian Dalam Negeri Ukraina melaporkan di Facebook pada 2 Maret: “Selama tujuh hari perang, Rusia menghancurkan ratusan infrastruktur transportasi, bangunan tempat tinggal, rumah sakit, dan taman kanak-kanak. Selama waktu ini, ada lebih dari 2.000 rakyat Ukraina tewas, tidak termasuk para pembela negara kami.”

Sudah seminggu sejak Rusia menginvasi Ukraina, dan belum juga menaklukkan kota-kota besar di Ukraina, Rusia justru menghadapi sanksi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terisolasi dalam komunitas internasional.

Saat ini, sistem keuangan Rusia terpukul keras oleh sanksi internasional, perusahaan multinasional besar telah menarik diri dari Rusia. Banyak negara telah menutup wilayah udara mereka ke Rusia. (ET/hui/sun)