Uang Zuckerberg dari Facebook Dilaporkan Digunakan untuk Menggerogoti Pemilu dan Melanggar Hukum

 

Sebuah laporan terbaru menyebutkan, Ratusan juta dolar dari pendiri Facebook Mark Zuckerberg digunakan untuk melanggar undang-undang pemilihan umum. Pihak Facebook tak menanggapi komentar terkait laporan tersebut ketika dikonfirmasi The Epoch Times

ZACHARY STIEBER

The Amistad Project of the Thomas More Society, sebuah organisasi proses pengadilan konstitusi nasional, merilis laporan setebal 39 halaman, menuduh uang sebesar usd 500 juta dari Mark Zuckerberg yang diberikan kepada pejabat pemilihan umum, digunakan untuk memperlakukan para pemilih secara tidak adil dan secara tidak tepat mempengaruhi pemilihan umum untuk calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden.

Sebagian besar dana tersebut disalurkan ke Center for Tech and Civic Life (CTCL), sebuah organisasi nirlaba dimulai oleh mantan para manajer dan staf di New Organizing Institute, sebuah lembaga nonprofit progresif.

Menurut laporan itu, organisasi nirlaba tersebut awal tahun ini “mulai mengirim agen-agen ke negara-negara bagian untuk merekrut kubu Demokrat tertentu, tak lain untuk mempersiapkan hibah yang meminta uang dari” organisasi nirlaba tersebut.

Misalnya, Center for Tech and Civic Life memberikan uang sebesar 100.000 dolar AS kepada Cory Mason, Walikota Racine, Wisconsin, untuk merekrut empat kota lain untuk menyusun sebuah rencana dan permintaan hibah yang lebih besar dari Center for Tech and Civic Life. Kelima kota tersebut mengajukan rencana semacam itu pada bulan Juni dan menerima uang sebesar 6,3 juta dolar AS untuk menerapkannya.

Laporan itu menyebutkan, Privatisasi pemilihan umum semacam itu “merusak Help America Vote Act (HAVA), yang mewajibkan rencana pemilihan umum di negara-negara bagian untuk diserahkan ke pejabat federal, disetujui dan membutuhkan penghormatan untuk perlindungan yang sama dengan membuat semua sumber daya tersedia secara merata untuk semua pemilih.

Disebutkan juga: “Persediaan dana Mark Zuckerberg-Center for Tech and Civic Life memungkinkan benteng-benteng Demokrat ini menghabiskan sekitar 47 dolar AS untuk setiap pemilih, dibandingkan dengan 4 hingga 7 dolar AS untuk setiap pemilih secara tradisional di wilayah negara bagian yang mendukung Partai Republik. Apalagi perekrutan yurisdiksi yang ditargetkan ini, untuk tindakan dan pendanaan pemerintah tertentu bertentangan dengan rencana pemilihan legislatif dan mengundang pemerintah untuk cenderung memilih calon presiden favoritnya dalam proses pemilihan umum.”

Juru bicara Cory Mason tidak menanggapi permintaan komentar, demikian juga juru bicara Facebook, atau kantor media Center for Tech and Civic Life tidak menanggapi permintaan komentar.

Direktur Proyek Amistad, Phill Kline mengatakan pada konferensi pers di Virginia, ini secara efektif adalah pemerintahan bayangan yang menjalankan pemilihan umum AS.”

Menurut Phill, pemerintah memiliki tanggung jawab inti dalam menatalaksana pemilihan umum. Bahkan, tidak menempatkan pemilihan umum untuk ditawar-tawar. AS tidak memiliki pemilihan umum yang dipersembahkan oleh Coca Cola untuk anda. Itu adalah tugas pemerintah untuk menatalaksana pemilihan umum, dan hal tersebut harus dilakukan tanpa berbuat curang.”

Proyek Amistad mengatakan bahwa yayasan utama yang mendanai upaya tersebut mencakup include The Democracy Fund, New Venture Fund, Skoll Foundation, dan Knight Foundation.

Lembaga nonprofit lainnya yang dianggap kunci untuk mendistribusikan uang selain Center for Tech and Civic Life adalah Center for Electronic Innovation Research, Center for Civic Design, National Vote at Home Institute, Center for Secure and Modern Elections, dan Rock the Vote.

Tidak satu pun yang segera menanggapi permintaan komentar terkait laporan ini. (ET/Vv/sun)