Trump: 'Mahkamah Agung Benar-Benar Mengecewakan Kami'

 

Presiden Donald Trump menyampaikan pidato yang direkam sebelumnya pada 2 Desember (screenshot layar video Gedung Putih)

JANITA KAN

Presiden Donald Trump Jumat malam menanggapi perintah Mahkamah Agung yang menolak tawaran Texas untuk menantang hasil pemilu 2020 di empat negara bagian strategis.

“Mahkamah Agung benar-benar mengecewakan kami. Tidak ada Kebijaksanaan, tidak ada Keberanian!" Trump menulis dalam sebuah pernyataan di Twitter setelah keputusan pengadilan tinggi tersebut.

“Jadi, anda adalah Presiden Amerika Serikat, dan anda baru saja melalui pemilihan di mana anda mendapatkan suara lebih banyak daripada Presiden manapun yang pernah duduk dalam sejarah, sejauh ini - dan konon kalah," lanjutnya.

“Anda tidak bisa 'berdiri' di hadapan Mahkamah Agung, jadi anda 'campur tangan' dengan pernyataan indah bahwa setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan cermat, mengira anda 'kacau', sesuatu yang juga akan merugikan mereka. Banyak orang lain juga bergabung dengan gugatan itu tetapi dalam sekejap, hal itu dibuang dan hilang, bahkan tanpa melihat berbagai alasan yang dibawa. Pemilihan yang dicurangi, bertarunglah!"

Sebelumnya malam itu, pengadilan tinggi negara menjatuhkan perintah yang mengecewakan banyak orang Amerika yang berharap hakim akan menjelaskan perselisihan yang sedang berlangsung mengenai integritas pemilu 2020.

Pengadilan berpendapat bahwa Texas tidak memiliki kedudukan hukum — atau hak — untuk menuntut berdasarkan Konstitusi karena tidak menunjukkan minat yang sah untuk campur tangan dalam cara negara bagian lain menangani pemilihan mereka.

“Texas belum menunjukkan kepentingan yang dapat dikenali secara yudisial dalam cara di mana negara bagian lain melakukan pemilihannya,” bunyi perintah (pdf). “Semua mosi tertunda lainnya dianggap sebagai perdebatan.”

Hakim Samuel Alito mengeluarkan pernyataan terpisah untuk mengatakan dia akan mengabulkan permintaan Texas untuk menuntut, tetapi bukan perintah awal, karena dia yakin Mahkamah Agung berkewajiban untuk menangani kasus apa pun yang termasuk dalam "yurisdiksi aslinya", yang berarti pengadilan memiliki kekuasaan untuk mendengar kasus untuk pertama kalinya sebagai lawan dalam meninjau keputusan pengadilan yang lebih rendah. Hakim Clarence Thomas bergabung dengan Alito dalam pernyataannya.

“Dalam pandangan saya, kami tidak memiliki keleluasaan untuk menolak pengajuan keluhan dalam kasus yang termasuk dalam yurisdiksi awal kami. … Oleh karena itu saya akan memberikan mosi untuk mengajukan RUU keluhan tetapi tidak akan memberikan bantuan lainnya, dan saya tidak menyatakan pandangan tentang masalah lain,” tulis Alito dalam pernyataannya. Dia tidak menjawab pertanyaan dalam kasus tersebut.

Gedung Mahkamah Agung di Washington pada 5 November 2020 (J.Scott Applewhite/AP Photo)

Trump dan sekutunya telah menaruh harapan tinggi pada gugatan Texas, dengan presiden mencirikan kasus tersebut sebagai "yang besar." Dia telah meminta Mahkamah Agung untuk mengizinkan ia bergabung dalam kasus ini sebagai pihak yang mengintervensi. Mantan Walikota New York City Rudy Giuliani, yang memimpin upaya hukum kampanye Trump, mengatakan kepada Newsmax bahwa menurutnya keputusan pengadilan untuk menolak kasus tersebut adalah "kesalahan besar".

“Bagian terburuk dari ini adalah, pada dasarnya, pengadilan mengatakan, kami ingin menghindari ini dan ... mereka tidak ingin memberikan dengar pendapat, mereka tidak ingin rakyat Amerika mendengar fakta," kata Giuliani. Giuliani mengatakan dia telah berbicara dengan presiden setelah keputusan itu, yang mengatakan kepada mantan walikota untuk mempertimbangkan opsi alternatif.

Giuliani menambahkan, karena pengadilan menolak perkara berdasarkan legal standing, presiden dan beberapa pemilih bisa membawa perkara lain ke pengadilan negeri dengan tuduhan sama.

“Tidak ada yang menghalangi kami untuk segera mengajukan kasus-kasus ini ke pengadilan negeri, di mana Presiden tentu akan berdiri. Beberapa pemilih akan berdiri,” kata Giuliani.

(Kiri) Mantan Walikota New York City Rudy Giuliani berpidato di Konvensi Nasional Partai Republik virtual pada 27 Agustus 2020. (Komite Pengaturan untuk RNC 2020 via Getty Images) (Kanan) Pengacara Jenna Ellis pada konferensi pers di kantor pusat RNC di Washington pada November 19, 2020. (Mandel Ngan / AFP melalui Getty Images)

Ellis, penasihat hukum senior kampanye Trump, mengatakan kepada Newsmax bahwa dia yakin tim tersebut masih memiliki waktu untuk menentang hasil tersebut, menambahkan bahwa 6 Januari adalah saat Kongres secara resmi menghitung suara Dewan Elektoral.

“Tanggal itu di bulan Januari. Itulah tanggal yang paling penting. Dan Mahkamah Agung sudah mengakui itu,” katanya. “Kita masih punya waktu, legislatif negara bagian masih punya waktu untuk melakukan hal yang benar. Mereka dapat bertanya, mereka dapat mengadakan audiensi, mereka dapat memanggil kembali delegasi mereka, dan mereka harus melakukannya dan saya berharap bahwa sekarang semua bukti yang telah kita bawa dalam audiensi ini akan memberi mereka inspirasi dan keberanian yang mereka butuhkan untuk bertindak.”

Kasus Texas berpusat di sekitar tuduhan bahwa Pennsylvania, Georgia, Michigan, dan Wisconsin mengubah aturan pemilu yang melanggar Klausul Pemilih Konstitusi AS, memperlakukan pemilih secara tidak setara, dan menyebabkan penyimpangan pemungutan suara dengan melonggarkan perlindungan integritas surat suara di bawah undang-undang negara bagian, membuka potensi kecurangan pemungutan suara.

Beberapa Jaksa Agung dari tergugat menyatakan telah mengeluarkan pernyataan menyambut berita tersebut.

Presiden memiliki sejumlah tantangan hukum yang sedang berlangsung di pengadilan negara bagian dan federal, beberapa di antaranya sedang menuju ke Mahkamah Agung AS. Beberapa tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga dan pengacara Sidney Powell juga diproses melalui sistem peradilan.

https://bit.ly/37bA2mV