Film Mulan Penuh Kontroversi, Hollywood Tersusupi Komunisme

Film “Mulan” hasil besutan Disney terus menuai kontroversi, tidak hanya karena pernyataan pro-komunis dari pemeran utamanya Liu Yifei yang dikritik sebagai WN-AS menikmati kehidupan demokrasi bebas namun mendukung penindasan dengan kekerasan, terlebih karena di baliknya terdapat industri perfilman Hollywood dan Disney yang sangat besar.

CHEN WEIYU
DALAM OPINI "DUNIA DI MATA WEIYU"

Disney menghabiskan dana USD 200 juta (2,99 triliun rupiah) untuk memproduksi film “Mulan” versi live-action, yang sejak awal pemotretan terus menuai kontroversi. Awalnya karena “terlalu banyak diubah” sehingga menuai banyak kecaman, namun setelah mengganti skenario dan memastikan Liu Yifei memerankan sosok Hua Mulan, kesulitan justru terus bertambah.

Tahun lalu selama periode gerakan anti UU ekstradisi di Hong Kong, Liu Yifei secara terbuka mendukung polisi Hong Kong di akun Weibo-nya, hal ini pun memicu rasa tidak senang para warganet, dan menggerakkan boikot terhadap film Liu Yifei. Setelah itu Liu Yifei tidak meng-introspeksi diri, keesokan harinya kembali menulis di jejaring sosial, “Jika bukan sejalan, maka bubar baik-baik”. Walaupun Liu Yifei lahir di Wuhan Provinsi Hubei, namun sejak kecil telah menetap di Amerika dan memiliki status kewarganegaraan AS. Penonton mengkritik Liu Yifei menikmati kehidupan demokrasi bebas namun mendukung penindasan dengan kekerasan.

Pada Juli tahun lalu, sebelum film “Mulan” diputar di Korea Selatan, sebuah ormas Korsel “Deklarasi Warga Dunia” melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat Disney di Seoul untuk memboikot film “Mulan”. Mereka menilai mendukung aksi kekerasan polisi Hong Kong bukanlah seorang artis keadilan, “tidak memiliki kualifikasi untuk memerankan tokoh pembela keadilan”. Sebenarnya juga banyak warganet menilai, seseorang yang mendukung polisi brutal memainkan peran pembela keadilan, bagaimana pun sangat tidak sesuai.

Belum lagi gerakan anti-UU ekstradisi Hong Kong selesai, menyusul pandemi melanda, penayangan film “Mulan” di Amerika Utara pun terus tertunda, hingga akhirnya dibiarkan mangkrak tanpa batas waktu, sehingga terpaksa harus membatalkan penayangan di bioskop dan dialihkan penayangannya lewat platform streaming Disney sejak 4 September lalu. Ini juga merupakan film besar Hollywood pertama yang penayangannya mundur hingga ditayangkan di televisi.

Tadinya diperkirakan gejolak Liu Yifei dalam film “Mulan” ini akan segera mereda, tak disangka, beberapa hari lalu, film ini kembali menjadi sorotan komentar, penyebabnya adalah dalam daftar ucapan terima kasih di akhir film, muncul “Kantor Keamanan Publik Turfan”, “Divisi Propaganda Komisi Partai Wilayah Otonomi Xinjiang” dan 8 lembaga pemerintahan Xinjiang lainnya, hal ini pun memicu kemarahan penonton. Jika pernyataan Liu Yifei hanya mewakili sikap dirinya pribadi, maka ucapan terima kasih di akhir film tersebut merupakan pernyataan sikap pihak produsen film.

PKT terus memberlakukan “penataran ulang” dan pengawasan kolektif terhadap kaum suku Uighur di Xinjiang, sekitar 1 juta warga Xinjiang telah disekap di kamp konsentrasi “penataran ulang”. Walaupun tidak diketahui jelas mengenai detail kerjasama antara Disney dengan pihak pemerintah daerah Xinjiang, tapi dalam foto yang dipublikasikan oleh sutradara “Mulan” yakni Niki Caro di media sosial pada September 2017 lalu, tercantum tulisan “Asia/Ürümqi”. Ini menandakan pada saat itu, mereka tengah melakukan syuting di Xinjiang.

Sementara pada September 2017 itu, Sekretaris Partai Xinjiang yakni Chen Quanguo baru saja genap satu tahun menjabat, kebijakan tekanan tinggi yang diberlakukannya di Xinjiang dan fakta pembangunan kamp konsentrasi secara besar-besaran telah terungkap. Dikabarkan di lokasi syuting Disney di Xinjiang terdapat sejumlah kamp konsentrasi. Di Kantor Keamanan Publik Turfan dalam daftar ucapan terima kasih di akhir film terdapat sedikitnya 14 instalasi penjara untuk menyekap warga suku minoritas. Ada warganet mengungkapkan, saat kru film “Mulan” tiba di bandara Turfan (atau Turpan, kota setingkat prefektur terletak di sebelah timur Xinjiang), dalam perjalanan ke lokasi syuting melalui jalan tol G312, mereka setidaknya bisa menyaksikan 7 buah “kamp konsentrasi penataran ulang”.

Ada warganet yang dengan sinis mengatakan, “Ketika Anda menyaksikan film ini, masih banyak orang kehilangan kebebasannya, dipenjara di dalam kamp konsentrasi. Disney sama sekali tidak peduli berapa banyak orang jadi korban di balik layar, ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip negara demokrasi, tidak hanya membuka pintu lebar-lebar bagi PKT, bahkan telah menggelar karpet merah.”

Penindasan HAM oleh PKT terhadap suku Uighur telah menjadi topik yang disoroti pemerintah AS, kemarin (09/09) Reuters memberitakan, Bea Cukai AS membenarkan, akan melarang impor produk kapas dan tomat dari Xinjiang berikut produk terkait lainnya, termasuk juga benang katun, produk tekstil, pakaian dan saus tomat. Kapas di Xinjiang mencapai 80% dari seluruh kapasitas produksi di Tiongkok, ini menandakan mayoritas produk tekstil di Tiongkok. Maka dengan kata lain, sanksi AS terhadap Xinjiang, akan menjadi pukulan keras bagi industri tekstil PKT. Disini, pemerintah AS berusaha menghukum perilaku pemerintah yang menindas HAM, di Xinjiang, Disney dan Hollywood justru malah menggandeng PKT, serta menutup mata terhadap penindasan HAM.

Menurut laporan “Pen America” berjudul “Made in Hollywood, Censored by Beijing”, tujuan Beijing tidak hanya mencegah warga Tiongkok menerima informasi yang tidak menguntungkan bagi pemerintah, yang lebih penting adalah, PKT ingin lebih dulu bertindak memengaruhi cara Hollywood bercerita, agar semua yang dikatakannya adalah cerita yang memuji PKT, yang menguntungkan PKT secara politik. Singkat kata, membuat Hollywood “menceritakan hal baik tentang RRT”.

Dulu Hollywood selalu mempertahankan citra “tidak takut pada pemerintah” di dalam negeri AS, karena film Hollywood tidak pernah ragu mengkritik pemerintah AS dan pemimpin politik AS. Tapi citra pembela kebenaran pada Hollywood itu telah berubah karena PKT. Surat kabar The Independent Inggris mengkritik: “Hollywood telah mengidap penyakit sindrom RRT.” Pasar menggiurkan sebesar 1,4 miliar jiwa itu adalah daya tarik yang amat besar bagi Hollywood. Pada kuartal pertama 2018, box office di Tiongkok untuk kali pertama melampaui AS, dan menjadi nomor satu di dunia. Berdasarkan estimasi sebelum pandemi, pada 2023, box office Tiongkok akan mencapai USD 15,5 miliar, melampaui AS di USD 11,4 miliar pada tahun 2019.

Untuk bisa masuk ke pasar Tiongkok, mereka harus “sejalan” dengan PKT, agar bisa mendapatkan izin tayang di 60.000 bioskop di seluruh Tiongkok. Ini berarti, seluruh Hollywood mulai dari CEO, produksi, penulis skenario, harus semakin banyak mengikuti keinginan PKT dalam hal menulis, syuting, dan membuat filmnya, bahkan seluruh industri terkait lainnya pun harus mengikuti, agar dapat mempertahankan posisi untuk berada di pasar yang kian hari kian membesar dan sangat menguntungkan itu. Box office telah menjadi tali yang menjerat kepala Hollywood di ujung yang satu, sementara ujung lainnya ada dalam genggaman PKT.

Aktor terkenal Richard Gere memerankan film Hollywood berjudul “Red Corner” yang mengisahkan korup-nya sistem hukum di Tiongkok. Setelah itu, karena film ini dan mendukung Tibet, ia dimasukkan dalam daftar hitam oleh PKT, mengakibatkan dirinya dibekukan selama bertahun-tahun, karena takut menyinggung PKT, tidak ada yang berani memintanya berperan di film.

Mayoritas rumah produksi film di Hollywood dimiliki oleh grup media, dan grup media tersebut biasanya masih mempunyai kantor berita di bawah naungannya. Sebagai contoh, Warner Media Group yang memiliki kantor berita CNN, dalam memberitakan pandemi mereka mengutip data resmi yang dipublikasikan oleh PKT. Kantor berita ABC News dimiliki oleh perusahaan Disney. ABC memberitakan Presiden Trump memutuskan akan menghentikan bantuan dana bagi WHO, tapi tidak memberitakan keseluruhan kondisi WHO yang sebenarnya, termasuk WHO membantu PKT menutupi pandemi, serta mengabaikan peringatan yang disampaikan Taiwan bahwa “virus tersebut kemungkinan menular melalui manusia”. Disney juga melarang pemberitaan tentang aksi unjuk rasa di Hong Kong. CEO Disney yakni Robert Iger mengatakan, ia tidak akan mengambil sikap politik yang “akan merugikan perusahaan”.

Akan tetapi ambisi PKT telah semakin disoroti oleh seluruh dunia dan diboikot oleh masyarakat AS dalam beberapa tahun terakhir ini semenjak Trump menjabat sebagai presiden AS. Menlu AS juga berulang kali mengatakan Hollywood telah disusupi oleh PKT. Ia berkata, karena PKT telah menetapkan jumlah film asing yang dapat ditayangkan di pasar Tiongkok setiap tahunnya, mengakibatkan perusahaan film asing harus mendapatkan izin tayang terbatas di Tiongkok, dan melakukan sensor mandiri, saling bersaing keras. Industri film AS seharusnya mulai berhenti bersujud pada lembaga sensor PKT. Karena Hollywood berupaya menghindari topik yang dilarang oleh penguasa PKT, menandakan semua film yang disaksikan masyarakat AS di wilayah Amerika telah disensor oleh PKT.

Pengaruh film terhadap ideologi seseorang sangat besar, ketika menyaksikan sebuah film, kita kerap kali menjadikan diri kita sebagai pemeran utama di dalam film tersebut, merasakan bahagia dan sedih bersama dengan sosok di dalam film, secara emosional terpengaruh oleh takdir yang menimpa pemerannya. Jika lewat sensor dan mempengaruhi konten film Hollywood serta ideologinya, PKT menanamkan konsep paham komunis secara sadar, maka demokrasi bebas pada masyarakat secara tanpa sadar akan digerogoti, mungkin beberapa tahun kemudian, anak-anak di Amerika telah tidak merasa heran lagi terhadap rezim diktator dan masalah HAM, pada saat itu, iblis telah menguasai seluruh dunia, dan masyarakat manusia tidak memiliki harapan lagi. (et/sud/sun)