Pemimpin Hong Kong Tidak Bisa Jamin Kebebasan Pers di Bawah UU Keamanan Nasional Beijing

Chris Yeung, ketua Asosiasi Jurnalis Hong Kong, memegang laporan tahunannya dalam konferensi pers di Hong Kong pada 7 Juli 2020.

FRANK FANG

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam tanpa malu-malu membela undang-undang keamanan nasional Beijing yang baru diterapkan pada 7 Juli, tetapi gagal untuk mengatasi masalah khusus seperti dampak undang-undang baru terhadap kebebasan pers di kota tersebut.

Berbicara pada konferensi pers mingguannya pada Selasa (07/07), kepala eksekutif pro-Beijing wilayah mantan koloni Inggris itu mencap demonstrasi massa yang telah mencengkeram Hong Kong sejak Juni tahun lalu sebagai “peningkatan risiko keamanan nasional” bagi Beijing, yang ia jelaskan adalah alasan di balik dorongan pemerintah pusat Tiongkok mengesahkan hukum keamanan nasional tersebut.

Jutaan warga Hong Kong telah turun ke jalan sejak pertengahan tahun lalu untuk menolak campur tangan Beijing dalam urusan keseharian mereka, sembari menyerukan demokrasi yang lebih besar dalam sistem politik kota, seperti hak pilih universal. Pemimpin Hong Kong, yang juga dikenal sebagai kepala eksekutif itu, dipilih oleh 1.200 anggota komite pemilihan, sebuah lembaga yang sebagian besar pro-Beijing yang dipilih oleh sekelompok kecil pemilih yang memenuhi syarat.

Beijing secara resmi memberlakukan undang-undang tersebut setelah pemungutan suara seremonial pada 30 Juni. Undang-undang tersebut mengkriminalisasi individu atas tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing terhadap negara partai komunis, dengan hukuman maksimum penjara seumur hidup.

Pada 2 Juli, pemerintah Hong Kong mendeklarasikan slogan protes rakyat “Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita” sebagai hal terlarang di bawah undang-undang keamanan nasional Beijing karena berkonotasi dengan gagasan Hong Kong yang terpisah dari Tiongkok.

Ketika ditanya oleh seorang wartawan apakah dia bisa 100 persen menjamin kebebasan pers di bawah undang-undang keamanan nasional Beijing, Lam menghindari menjawab pertanyaan itu secara langsung.

“Jika Klub Koresponden Asing atau semua wartawan di Hong Kong dapat memberi saya jaminan 100 persen bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran berdasarkan undang-undang nasional ini, maka saya dapat melakukan hal yang sama,” kata Lam.

“Bukan pertanyaan saya berdiri di sini untuk memberi Anda jaminan tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin Anda lakukan di hari dan minggu dan tahun ke depan,” tambahnya.

Lam tidak menanggapi ketika ditanya apakah dia akan membuat lagu kebangsaan gerakan protes massa Glory to Hong Kong ilegal karena berisi slogan protes yang dilarang “revolusi zaman kita”.

Sekitar satu jam setelah konferensi pers Lam, kelompok perdagangan lokal Hong Kong Journalists Association (HKJA) mengadakan konferensi pers untuk merilis laporan tahunan 2020-nya.

“Undang-undang keamanan nasional menimbulkan tantangan khusus bagi organisasi media dan jurnalis. Kebebasan pers berada di ambang krisis,” kata Chris Yeung, ketua HKJA, menurut siaran pers.

“’Efek dingin’ diamati segera setelah hukum diterapkan. Berbagai toko dan restoran menghapus slogan-slogan atau tanda protes mereka. Pers selalu menanggung beban. Diharapkan bahwa swa-sensor akan lebih serius dari sebelumnya,” kata laporan HKJA. (et/osc/sun)