Bali Unjuk Rasa Tolak Rapid Test Jadi Syarat Administrasi

Puluhan pengunjuk rasa dalam aksi menolak rapid test dan swab test virus PKT (Covid-19) di Denpasar, Bali, Minggu (26/7/2020). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

CNN

DENPASAR - Minggu 26 Juli 2020, digelar aksi unjuk rasa oleh masyarakat Bali yang tergabung dalam MANUSA (Masyarakat Nusantara Sehat) dan FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat) di seputaran Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandhi, Denpasar.

Rapid dan swab test sebagai syarat administrasi perjalanan

Made Krisna Dinata, koordinator lapangan mengatakan, “Aksi yang dibarengi dengan olahraga bersama ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat ihwal kebijakan pemerintah terkait kewajiban rapid dan swab test sebagai syarat administrasi perjalanan yang dinilai tidak tepat.”

Krisna menambahkan, "Ada beberapa dokter, ahli maupun rumah sakit yang menjelaskan bahwa rapid dan swab test tidak berguna dan tidak bisa dijadikan untuk mendeteksi virus PKT (Covid-19).

Ia menilai kebijakan rapid test tidak tepat digunakan sebagai syarat administrasi baik dalam perjalanan maupun berwirausaha terkait program sertifikasi new normal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Kebijakan rapid test juga diperkuat oleh Gubernur Bali melalui surat edaran nomor 3355 tahun 2020 tentang new normal tertanggal 5 Juli 2020. Dalam surat tersebut mewajibkan rapid test dilakukan untuk penghuni indekos, vila, kontrakan atau mess, pasar tradisional, pengelola destinasi wisata, wisata perjalanan, hotel, dan restoran.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan Pemprov Bali yang mewajibkan hasil rapid dan swab test sebagai syarat administrasi sertifikasi new normal serta syarat perjalanan dinilai merupakan bentuk bisnis yang berkedok kesehatan.

Krisna juga mengutip pendapat ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono. Disebutkan rapid test  sangat tidak akurat dan tidak bisa mendeteksi virus PKT dengan baik sehingga hanya membuang-buang uang negara.

Rapid test yang berasal dari Tiongkok tidak efektif

Ahli Virologi Indor Cahyono juga menyampaikan bahwa rapid test tergolong tidak akurat karena metode ini hanya digunakan untuk screening awal virus PKT saja.

Dilain kesempatan baru-baru ini Ketua DPRD Kabupaten Garut, Euis Ida ramai diperbincangkan lantaran menolak mengikuti Rapid Test tersebut karena dinilai berkualitas “jelek”.

Dilansir dari Tribun Cirebon (15/5/2020), Euis telah mengobservasi tujuh orang yang melakukan rapid test di Lapangan Setda Garut pada Selasa (12/5/2020) dan menunjukkan hasil reaktif.

Namun sehari kemudian, ketujuhnya dinyatakan non-reaktif saat menjalani tes ulang dengan rapid test merk lainnya.

"Kalau ada yang mau (rapid test) silakan saja. Ibu mah nggak. Mau alat (rapid test yang bagus dan akurat," kata Euis, Jumat (15/5/2020).

Alat rapid test yang dipakai saat ini, dituding Euis banyak bermasalah. Akibatnya menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Alat yang ada tarik dulu. Ganti dengan yang baru. Jangan nakut-nakutin masyarakat dan buat resah," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman mengakui bahwa alat rapid test yang ada memang tak sepenuhnya 100% akurat.

"Memang seperti itu, hari ini reaktif tapi saat dites dengan alat lain jadi non-reaktif. Kenyataannya seperti itu dan terjadi di beberapa tempat," kata Helmi.

Helmi telah mempertanyakan hasil rapid test yang tak sesuai itu. Rapid test itu menggunakan merk Viva Diag yang berasal dari Tiongkok.