Surat kabar Perancis Le Figaro pada 9 April lalu menerbitkan artikel berjudul “Bagaimana PKT Kendalikan WHO”. Foto adalah Dirjen WHO Tedros Adhanom. | FAbrice coffrini | afp | getty images
Di Balik PKT Jangka Panjang Kuasai WHO
CHEN SIMIN
Sejak menjabat, Trump sudah mundur atau mempertimbangkan akan mundur dari organisasi internasional yang telah disusupi PKT, fokus teranyar Trump adalah WHO yang sangat bertolak belakang dan tidak tertutup kemungkinan akan mendirikan kubu baru.
Seluruh dunia menjadi saksi, dalam pandemi global kali ini WHO tak hanya tidak memerankan fungsi yang seharusnya, bahkan bekerjasama dengan PKT menutupi fakta pandemi, serta membantu PKT (partai komunis Tiongkok) memperindah aksi pencegahan wabah yang dilakukan PKT. Sudah cukup lama WHO dikendalikan oleh PKT, dan itu telah terjadi sejak 2017 lalu, 10 tahun sebelum Tedros menjadi Dirjen WHO.
Pada November 2006, dari suara negara Afrika yang dikuasai PKT dengan cara menabur uang, mantan Kepala Dinas Kesehatan Hong Kong Margaret Chan Fung Fu-Chun terpilih menjadi Dirjen WHO. Terpilihnya Margaret sarat akan makna ironis, dia di Hong Kong juga menuai kontroversi, kinerjanya mengatasi SARS sangat buruk, dan juga membantu PKT menutupi wabah tersebut, oleh Dewan Legislatif Hong Kong dimosi lalai menjalankan tugas, lalu dengan suara bulat Dewan Legislatif menjatuhkan sanksi kepadanya, tapi karena dimutasikan ke WHO akhirnya dia luput dari sanksi.
Margaret Chan Fung Fu-Chun bersaing untuk menjadi Dirjen WHO di tahun 2006, berkat dukungan penuh PKT, pada Juli 2006 saat dia berada di Beijing membahas soal pencalonan dirinya, selain Wakil PM menemuinya langsung, mulai dari Kemenlu sampai Kemenkes RRT mengirim utusan timses untuk mensukseskan pencalonannya, dan membentuk tim kampanye khusus untuk membantu Margaret agar terpilih menjadi Dirjen WHO.
Jabatan Dirjen WHO adalah jabatan setingkat direktorat pada PBB yang untuk kali pertama diutus perwakilannya oleh PKT, sedangkan di tahun 2006 PKT mendukung Margaret segera berkuasa di WHO, sebenarnya mengandung makna yang lebih mendalam daripada hanya sekedar meredam kecaman internasional terhadap wabah SARS.
WHO sempat menjadikan RRT sebagai salah satu negara dengan sumber asal organ tubuh yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan, “wisata cangkok organ” juga selalu menjadi topik yang disoroti oleh WHO. Dan antara tahun 2003 hingga 2006 wisata cangkok organ yang marak di RRT, masa tunggu organ di sejumlah rumah sakit di RRT begitu singkat sampai rata-rata hanya 1 sampai 2 minggu saja (di negara lain masa tunggu bisa mencapai 2 sampai 3 tahun), dari mana organ tubuh sebanyak itu tersedia di RRT?
Pada Maret 2006, perampasan organ tubuh para tahanan nurani antara lain dari praktisi Falun Gong yang dilakukan oleh PKT untuk kali pertama terungkap oleh dunia internasional, mantan anggota parlemen Kanada David Kilgour beserta pengacara HAM David Matas memimpin sebuah tim investigasi untuk melakukan penyelidikan. Di saat yang sama, media massa RRT juga mulai menyamarkan pemberitaannya. Seperti dua artikel dari surat kabar mingguan Southern Weekly yang beredar luas bisa dikatakan pemberitaan sejenis yang representatif.
Pada 19 Juli 2007, surat kabar Southern Weekly merilis artikel berjudul “Tiongkok Hentikan Wisata Cangkok Organ” namun isi beritanya memuat “kejayaan masa lalu” dan banyak hal yang tidak diketahui umum: Para pasien dari luar negeri itu, mayoritas bukan orang biasa, ada pasien yang menghubungi Kedubes RRT lalu diteruskan lewat Kementerian Luar Negeri. Sejumlah pasien asing yang berstatus tinggi, bahkan langsung menelepon kantor pemimpin tingkat tinggi RRT, rumah sakit tak hanya mempertimbangkan kondisi penyakit pasien, juga perihal “pasien dari negara sahabat dapatkah dilakukan operasi cangkok organ, tentunya harus menunggu pendapat dari Kementerian Kesehatan”. Berita itu bahkan mengakui, faktor krusial pasien asing bersikeras tetap memilih RRT adalah karena “masa tunggu organ di RRT lebih pendek dibandingkan negara lain”.
Pada Maret 2010, Southern Weekly mempublikasi berita investigasi berjudul “misteri donor organ”, disebutkan bahwa wartawan yang mewawancarai Wakil RS Afiliasi Pertama Sun Yan Sen University di Guangzhou mendapatkan informasi, “Tahun 2000 adalah titik balik pencangkokan organ di RRT. Di tahun 2000 pencangkokan organ di seluruh RRT mencapai 10 kali lipat dibandingkan tahun 1999, lalu tahun 2005 naik lagi 3 kali lipat”. Periode tersebut tepat berbarengan dengan dimulainya penganiayaan mantan pemimpin tertinggi PKT Jiang Zemin terhadap praktisi Falun Gong, di saat yang sama di dunia telah marak wisata transplantasi organ di Tiongkok.
Pada 2012 Margaret Chan Fung Fu-Chun kembali menjabat sebagai Dirjen WHO. Media massa di dalam dan luar negeri mendapati, pada periode kedua Margaret menjabat, PKT tidak hanya menghalangi semua kegiatan investigasi WHO terhadap perampasan organ secara paksa di RRT, juga membuat WHO berbalik membela “reformasi” PKT dalam hal pencangkokan organ ini.
Pada 15 Maret 2015, mantan Wakil Menteri Kesehatan PKT Huang Jiefu membahas tentang “Hapus Transplantasi Organ Dari Terpidana Mati” di televisi, dikatakan bahwa setelah macan besar (koruptor) Zhou Yongkang dilengserkan, rantai kepentingan ini baru bisa diputus. Latar belakang Zhou Yongkang, seperti diketahui, adalah mantan anggota Komite Tetap Politbiro sekaligus sebagai Sekjen Komisi Politik Hukum RRT, juga merupakan pelaksana utama praktik penganiayaan terhadap Falun Gong. Editor kehormatan majalah Beijing Spring pernah menulis artikel berjudul “Perampasan Organ Falun Gong Secara Tidak Langsung Terbukti, ‘Pahamkah Anda’ perkataan Huang Jiefu”?.
Pada 17 Juni 2019, Independent People’s Tribunal yang dikepalai oleh Ketua International Tribunal for the Former Yugoslavia (kini International Criminal Court, red.) yakni Sir Geoffrey Nice QC telah menjatuhkan vonis akhir, “perampasan organ secara paksa oleh PKT” telah dilakukan dalam skala besar selama bertahun-tahun, dan praktisi Falun Gong adalah salah satu sumber organ utama.
Pada 1 Maret 2020, Independent People’s Tribunal secara resmi merilis “Dokumen Laporan Putusan” sepanjang 160 halaman. Laporan versi lengkap ini menambahkan sejumlah bukti baru yang mengejutkan banyak pihak, yang memaparkan mantan pemimpin PKT Jiang Zemin sendiri yang memberikan perintah langsung merampas organ tubuh praktisi Falun Gong dalam kondisi hidup, juga membuktikan pemerintah RRT sejak awal berkonspirasi dengan keseluruhan kejahatan ini.
Pada April tahun ini, pendiri Komisi HAM Partai Konservatif Inggris sekaligus sebagai wakil ketuanya yakni Benedict Rogers saat diwawancarai mengatakan, masyarakat internasional harus menuntut pertanggung-jawaban PKT yang telah secara sengaja menutupi pandemi akibat merebaknya virus PKT (virus Wuhan, pneumonia Wuhan), dan tidak seharusnya mengabaikan kejahatan lainnya yang terkait kedokteran medis, yakni kejahatan PKT yang telah merampas organ tubuh para tawanan hati nurani.
Yang patut diperhatikan adalah, dua hari sebelum Trump mengumumkan “mulai hari ini AS putus hubungan dengan WHO” pada 29 Mei 2020 lalu, Committee on the Present Danger: China (CPDC) telah menyodorkan 12 usulan pada Presiden Trump, di antaranya poin ke-11 mengusulkan agar pemerintah Trump “menghentikan tindak kejahatan PKT yang melakukan genosida organ (organ genocide) dengan merampas organ manusia - yang telah merampas organ tubuh dengan cara pembunuhan dari kalangan keagamaan, kelompok suku minoritas dan tawanan politik serta tahanan lainnya”.
Sebelumnya, anggota komisi US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) yakni Gary L. Bauer pada 11 Mei lalu menyatakan, USCIRF mendesak agar pemerintah AS menggugat PKT yang telah melakukan kejahatan perampasan organ tubuh praktisi Falun Gong serta para tawanan hati nurani lainnya, melakukan investigasi menyeluruh dan tuntas terhadap kasus ini. Berbagai kondisi menunjukkan, AS telah siap dan sudah sejak lama mempersiapkannya - menghentikan kejahatan perampasan organ oleh PKT, kejahatan di abad ke-21 yang tidak pernah ada sebelumnya di muka bumi ini, sudah seharusnya proses ini dipercepat agar segera diadili. (et/sud/sun)
0 comments